Tak Ada Bioskop, Warkop Pun Jadi

Beberapa tahun silam, bioskop menjadi saksi pertumbuhan bagi saya yang berstatus remaja tanggung. “Six Days Seven Nights” dan “Species”, merupakan beberapa film yang pernah saya tonton di Palu Studio, yang mungkin saat itu sedang berjuang untuk menghindar dari sakratul maut. Kala itu, kegemaran saya dan kawan-kawan menonton film dibumbui juga dengan keinginan melihat singkapan belahan dada dan paha dari Natasha Henstridge atau  Anne Heche, anggap saja sebagai gejolak umum seorang remaja tanggung.

Karena absennya bioskop di Palu, pengalaman dan kenangan seperti di atas menjadi lebih sulit (bukan berarti tak bisa) untuk didapatkan. Belakangan perbincangan soal ketiadaan bioskop ini pun meluas. Seminggu terakhir percakapan itu semakin menjadi, menyusul hadirnya inisiatif pemutaran film –yang diduga illegal– di Palu.

Pemutaran film yang mengenakan tarif untuk penonton itu sedianya akan memutar roman cinta “Habibie & Ainun”, akhirnya batal terlaksana, tak adanya izin kegiatan disebut-sebut sebagai alasan pembatalan. Para calon penonton yang sudah membayar tiket masuk tentu menjadi pihak yang paling dirugikan. Para calon penonton itu tentu tak bisa disalahkan, mereka hanya ingin menjawab kehausan menonton film.

Bioskop dan monopoli perfilman

Menjadi tanda tanya besar, bagaimana bisa sebuah film yang secara resmi masih beredar di bioskop, akan diputar di ruang pertunjukan dengan bermodal proyektor dan keping DVD –yang hampir bisa dipastikan merupakan hasil bajakan? Menjadi lebih bermasalah saat pemutaran film “Habibie & Ainun” itu mengenakan tarif untuk penonton. Orang ramai bertanya seputar izin pemutaran, dan hal-hal terkait hak cipta serta kekayaan intelektual di balik film.

Kejadian di atas lantas dikaitkan dengan absennya bioskop di Palu, persoalan yang juga terjadi di banyak kota lain. Pada tahun 2012, hanya ada sekitar  172 bioskop di seluruh Indonesia, dengan 676 layar yang tersebar di 55 kota kabupaten, masih ada 470 kota yang tidak memiliki bioskop.[i] 60 persen layar bioskop di Indonesia terpusat di kota-kota seperti Jakarta dan Bandung.[ii] Dari jumlah itu, hanya ada dua pemain besar di bisnis bioskop Indonesia.

Persebaran bioskop yang tidak merata, diperparah dengan sistem distribusi film yang juga “setali-tiga-uang”. Indonesia hanya berharap pada bioskop sebagai kanal utama distribusi film, sehingga persebaran film-film terbaru juga tidak merata ke seluruh nusantara. Ini belum lagi menyoal bagaimana raksasa bioskop di Indonesia begitu digdaya dalam memonopoli distribusi film. Monopoli ini juga disebut sebagai penyebab utama gulung tikarnya para pemain kecil di bisnis bioskop.

Tak ada bioskop, warkop pun jadi

Latar belakang kondisi ini yang akhirnya memunculkan inisiatif-inisiatif pemutaran film di daerah yang tak memiliki bioskop, termasuk Palu. Setidaknya ada dua model inisiatif pemutaran film yang hadir di tengah absennya bioskop di Palu.

Pertama adalah model seperti pemutaran “Habibie & Ainun” yang disinggung di awal tulisan. Model ini memanfaatkan ruang-ruang swasta, biasanya gedung pertunjukan, yang disulap menjadi bioskop dadakan. Film yang diputar merupakan film-film popular, yang sedang booming di kota-kota yang memiliki bioskop. Pemutarannya mengenakan tarif tertentu, seringkali dimaksudkan untuk mengganti ongkos produksi kegiatan, tapi jika tiket sold-out sudah tentu hasil akan dinikmati oleh para entrepreneur dadakan yang menggagas kegiatan.

Seringkali pemutaran seperti ini tidak memiliki izin dari pihak rumah produksi maupun distributor film. Tak heran jika banyak orang bersepakat menyebut hal ini ilegal. Model ini juga sudah lama berkembang di Palu, saya ingat pernah mengagumi aksi Bruce Wilis di Armageddon saat duduk di bangku SMP lewat model pemutaran ini . Di gedung yang sama dengan rencana lokasi pemutaran “Habibie & Ainun” di Palu, Saya –pada masa SMA– pernah menghabiskan waktu kencan sambil menikmati  ”30 Hari Mencari Cinta”. Dengan ini saya juga mohon maaf atas masa muda saya sebagai penonton awam itu.

Saya enggan mengklasifikasikan model ini sebagai bioskop alternatif, karena secara metode tak jauh berbeda dengan bioskop pada umumnya, yang beda hanya kenyamanan tempat duduk, ketajaman proyektor dan kualitas gambar.

Model kedua, bagi saya layak disebut sebagai bioskop alternatif. Model ini umumnya mengantongi izin pemutaran dari pembuat film dan tidak memiliki motif mencari profit. Bioskop alternatif seringkali digagas oleh para pecinta dan pegiat dunia film. Film yang diputar juga lebih sering film-film side-stream (saya memilih untuk tidak menggunakan kata ‘indie’ –yang sering dipakai oleh beberapa orang), meski tidak menutup kemungkinan film-film yang sedang (atau pernah) dijajakan di bioskop juga turut di-screening.

Bioskop alternatif bisa menjadi oase bagi kehausan tontonan dan hiburan di kota-kota yang tidak memiliki bioskop. Selain aspek hiburan, biasanya pemutaran juga diakhiri dengan obrolan santai atau diskusi, sebagai bentuk apresiasi terhadap film. Dengan model ini, para pembuat film mendapatkan penghargaan, tak jarang dalam forum-forum bioskop alternatif muncul input yang berguna bagi mereka. Bahkan keberadaan bioskop alternatif juga bisa mendorong lahirnya para kritikus film, yang keberadaannya juga dibutuhkan dunia film sebagai penyeimbang.

Di Palu model ini juga berkembang, kita bisa menyebut Bioskop Jumat, sebagai salah satu contohnya, nama itu dipakai karena kegiatan mereka pada awalnya dilakukan setiap hari Jumat. Diinisiasi secara kolektif oleh para pecinta dan pegiat skena film Palu, Bioskop Jumat bergerilya untuk memutar film, menjawab kehausan tontonan, serta menciptakan ruang-ruang diskusi terkait dunia sinema. Bioskop Jumat juga membuka ruang bagi karya-karya sineas lokal di Palu untuk di-screening dalam kegiatan mereka, sekaligus memberi sumbangsih pada perkembangan skena film lokal.

Tempat pemutaran pun berganti-ganti, mulai dari halaman rumah para pegiatnya, base-campsebuah komunitas hingga warkop (warung kopi). Tanpa perlu menawarkan kenyamanan tempat duduk kelas 1 ala bioskop besar, model alternatif ini tetap mampu menghadirkan kehangatan. Pemutaran tak jarang dilakukan dengan perangkat seadanya, bahkan harus meminjam proyektor miliki sejawat. Jangan berharap ada Pop Corn, pisang goreng dan camilan sederhana hasil patungan yang akan jadi penggantinya. Di balik kesederhanaan itu, model seperti ini bisa tetap menyajikan sensasi menonton yang mungkin tak ditemukan di ruang-ruang bioskop nomor wahid.

***

Konon raksasa jejaring bioskop sudah mengintip peluang untuk membangun satu area di Palu Grand Mall yang sedang dibangun. Tentu saja ini sebuah kabar baik, tapi mungkin baru akan terealisasi 1-2 tahun ke depan, sementara kehausan khalayak akan tontonan juga semakin menjadi.

Menghadirkan bioskop alternatif tentu bisa menjadi salah satu cara menghilangkan dahaga bagi para pecinta film. Menciptakan ruang-ruang menonton, memilih film yang ingin diputar dan diskusikan bersama tentu bisa menjadi aktivitas menarik. Pun ketika raksasa bioskop jadi membuka cabang di Palu, model ini akan tetap menjadi alternatif, sebab metodenya yang berbeda: inisiatif non-profit, bernuansa kolektif, memberi sumbangsih bagi skena film lokal dan yang terpenting bioskop alternatif  memungkinkan penonton memilih sendiri film yang layak diputar. Sebab tak semua film di bioskop layak untuk ditonton.

*) sebelumnya dipublikasi di www.stepmagz.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s